Kalangan DPR Setuju RUU Pertanahan Ditunda Pengesahannya Jadi, memang pembahasan RUU Pertanahan yang sangat penting itu tidak boleh tergesa-gesa. Selasa, 16 Juli 2019 22:54 WIB
Para Pakar Agraria sampai Organisasi Masyarakat Sipil ... Aug 14, 2019 · Pada 13 Agustus 2019, para pakar agraria, akademisi, gerakan tani, gerakan masyarakat adat dan berbagai organisasi masyarakat sipil sampai organisasi agama, menyatakan sikap penolakan terhadap RUU Pertanahan, yang sedang dibahas DPR dan pemerintah. Masalah-masalah dalam RUU Pertanahan yang Bakal Rugikan ... Karena masalah-masalah tersebut, KNPA yang merupakan gabungan dari sejumlah koalisi masyarakat sipil meminta DPR dan pemerintah tak mengesahkan RUU Pertanahan dalam sidang paripurna pada 24 September 2019. KNPA meminta RUU tersebut dibatalkan seluruhnya. "Itulah kenapa kita memastikan RUU Pertanahan tidak disahkan. Ini 26 Poin dari UU KPK Hasil Revisi yang Berisiko ... ANTARA FOTO/R REKOTOMO Mahasiswa dari Universitas Diponegoro (Undip) berjalan kaki sambil membawa membentangkan poster dan spanduk saat berunjuk rasa menolak UU KPK hasil revisi dan RUU KUHP, di Semarang, Jawa Tengah, Selasa (24/9/2019). Unjuk rasa yang diikuti ribuan mahasiswa itu menuntut dilakukannya peninjauan kembali atas UU KPK hasil revisi ke Mahkamah Konstitusi, …
Kalangan DPR Setuju RUU Pertanahan Ditunda Pengesahannya ... Kalangan DPR Setuju RUU Pertanahan Ditunda Pengesahannya Jadi, memang pembahasan RUU Pertanahan yang sangat penting itu tidak boleh tergesa-gesa. Selasa, 16 Juli 2019 22:54 WIB Pasal-Pasal RUU Pertanahan yang Tuai Kontroversi | Dream.co.id RUU Pertanahan dianggap masih berisi poin-poin yang bisa memicu masalah baru. Dream – Selain RKUHP atau Rancangan Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana, masa pendemo juga menolak penerbitan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertanahan yang akan disahkan DPR hari ini, Selasa, 24 September 2019.. Sama seperti RKUHP dan revisi UU KPK, rancangan beleid RUU Pertanahan … Menaker: Draf Revisi UU Ketenagakerjaan yang Beredar di ... Pemerintah belum mengeluarkan draft apa-apa," ujar Hanif di Jakarta, Jumat (16/8/2019). Dia menjelaskan, saat ini proses revisi UU Ketenagakerjaan masih dalam tahap kajian. Hanif pun mengaku pihaknya masih menyerap aspirasi dari segmentasi yang ada, baik dari serikat pekerja hingga dunia usaha. ist RUU ketenagakerjaan DPR Akomodir Kritik KPA tentang RUU Pertanahan - Bisnis ...
Isi RUU Permusikan yang Bikin Musisi Meradang Isi RUU Permusikan yang Bikin Musisi Meradang Ada lebih dari 200 musisi dan pegiat musik di Indonesia yang menentang Rancangan Undang-Undang (RUU) Permusikan bikinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Mereka tergabung dalam Koalisi Nasional Tolak RUU Permusikan menentang RUU itu karena dianggap memuat banyak pasal karet dan membahayakan nasib pegiat musik di Indonesia. Penjelasan Isi RUU KUHP soal Perzinaan - News Liputan6.com Sep 27, 2019 · Liputan6.com, Jakarta - Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau RUU KUHP sudah disepakati oleh DPR dan pemerintah agar ditunda pengesahannya. Hal itu dikarenakan ada pasal-pasal dalam RUU KUHP yang menjadi perbicangan di masyarakat. Pro dan kontra bermunculan. Selain pasal mengenai penghinaan Presiden dan Wakil Presiden, pasal tentang … RUU Permusikan dan Pasal Karet yang Membelenggu Musisi RUU itu sudah diajukan sejak 2017. Langkahnya menuju ketok palu sudah dekat karena ia menjadi salah satu prioritas DPR tahun ini. Artinya, ia bisa disahkan tahun ini juga. Namun isi dari draf RUU Permusikan yang terbaru cukup mengganggu musisi.
Undang-Undang dan RUU - Dewan Perwakilan Rakyat No Posisi Judul RUU Pengusul Tanggal Update Tahapan Tahun Periode Kumulatif Pengusul; 1: RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional Pasal-pasal Kontroversial dalam RUU Pertanahan Sep 23, 2019 · RUU tentang Pertanahan dinilai mengandung sejumlah pasal kontroversial. (23/9/2019) di laman resmi DPR, RUU tentang Pertanahan masuk dalam judul RUU prolegnas prioritas prioritas. RUU ini RUU Pertanahan yang Sesat - detiknews RUU Pertanahan dan DIM yang dibuat oleh pemerintah bertentangan dengan TAP MPR No. IX/MPR/2001 tentang Pembaharuan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam. Selain itu RUU Pertanahan …
Sekelumit Isi Rancangan. Undang-Undang Pertanahan. 5. Kritik dan Masukan Terhadap. RUU Pertanahan. 6. Kaitan RUU Pertanahan dengan Sektor Agraria.
